Kisruh APBD Siluman Berlanjut

Mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 5 Maret 2015 menemui jalan buntu. "Hasilnya deadlock," kata Prabowo Soenirman, anggota DPRD Jakarta.

Ahok menilai ada "dana siluman" sebesar Rp 12 triliun di APBD itu, sedangkan Dewan menuding Ahok memakai dokumen APBD yang berbeda. Masalahnya, sebelum mediasi terjadi, Ahok sudah melaporkan kasus "dana siluman" ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lapor ke KPK

Ahok mendatangi kantor KPK pada Jumat, 27 Februari 2015. Dengan membawa sejumlah dokumen Ahok melaporkan adanya indikasi penyelewengan penggunaan APBD DKI sejak 2012 hingga 2014 yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah. Hal itu juga menyangkut kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS). "Kami kecolongan di 55 sekolah. Kepala sekolah pun kaget karena tidak pernah memesan UPS," ujar Ahok.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, menyatakan akan melakukan verifikasi data. KPK juga akan menggali info lebih mendalam di lapangan. "Belum dapat kami simpulkan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak," ujarnya pada akhir Februari lalu.

Polisi Mulai Selidiki Juga

Entah siapa yang melaporkan, kasus UPS ini kini juga ditangani Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kepolisian mulai bergerak menyelidiki kasus ini pada 28 Februari 2015 atas dasar pengaduan masyarakat. Penyidik bahkan telah memeriksa 12 saksi, termasuk mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Dikmen Jakarta Barat Alex Usman dan mantan Kepala Sudin Dikmen Jakarta Pusat Zaenal Soelaiman.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan nanti saksi-saksi lain yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ini akan diperiksa. "Termasuk para pemenang tendernya," ujarnya. Setidaknya, menurut dia, ada sekitar 40 perusahaan pemenang tender pengadaan UPS ini.

Siapa yang Lebih Berwenang?

Baik KPK maupun polisi sama-sama menyatakan berhak menyelidiki kasus ini. Lantas, siapa lembaga yang paling berwenang dalam menangani kasus ini?

KPK dengan tegas menyatakan tak terpengaruh dengan penyelidikan yang sedang dilakukan Polda Metro Jaya, karena yang dilaporkan Ahok bukan hanya pengadaan UPS, tapi dugaan penyelewengan APBD DKI. "Yang dilaporkan Pak Ahok ke KPK itu penggunaan APBD 2012-2014, jadi bukan hanya UPS, yang memang menjadi bagian kecil dari yang dilaporkan itu," kata Johan Budi pada Kamis, 5 Maret 2015.

Diserahkan Kemana Sebaiknya?

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Andi Hamzah, mengatakan KPK lebih berwenang menangani kasus ini bila dibandingkan dengan kepolisian, karena KPK lebih dulu menerima laporan dari Ahok. "Tak bisa lagi ditangani polisi. KPK sudah duluan," kata Andi saat dihubungi, Kamis, 5 Maret 2015.

Tak hanya itu, kata Andi, KPK lebih berwenang menangani kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 1 miliar, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK. Sedangkan nilai total anggaran siluman itu, menurut Ahok, mencapai Rp 105,876 miliar.

"Kepolisian seharusnya menyerahkan penanganan kasus ini ke KPK saja. Apalagi, Ahok sendiri yang melaporkan langsung ke sana," kata Andi. "Ke kepolisian kan tak ada yang melaporkan."

Menurut Andi, undang-undang juga membolehkan KPK mengambil alih kasus yang sedang ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta soal APBD Jakarta 2015 tak tuntas juga.
Sumber

Pilkada tidak langsung dapat akhiri politik dinasti

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengemukakan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih melalui DPRD dapat mengakhiri politik dinasti.

"Pemerintah memang mengusulkan dipilih saja secara tidak langsung yaitu dipilih DPRD. Kalau dipilih DPRD politik dinasti dapat diakhiri," jelas Djohermansyah di Jakarta, Rabu.

Hal ini disebabkan karena pemilihan melalui DPRD, membuat penganut politik dinasti tidak dapat lagi mengusung kerabat atau sanak sodaranya karena pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Menurut Djohermansyah, ini erat kaitannya dengan cara memilih yang langsung, yang memerlukan `popular vote` atau suara yang populer.

"Kalau melalui DPRD, maka dukungannya itu ya DPRD," tambah dia.

Lebih lanjut Djohermansyah menjelaskan perihal politik berbiaya tinggi yang dilakukan oleh para kandidat.

Djohermansyah mengungkapkan bahwa dana tersebut bisa didapatkan oleh para kandidat melalui pihak-pihak yang memberikan dukungan, namum kemudian pihak-pihak ini mengharapkan balas jasa berupa pelolosan proyek-proyek dan aneka izin.

"Akibatnya kepala daerah yang dipilih secara langsung itu kena proses hukum kena kasus korupsi," ungkap Djohermansyah.

Selanjutnya Djohermanyah memberikan data bahwa terdapat 309 Kepala Daerah yang sudah terkena proses hukum, dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Ini bahaya pilkada langsung. Lebih banyak mudharat daripada manfaat," imbuh Djohermansyah.
(M048/R010)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Hadiri Deklarasi Ormas Anas | SBY Restui Copot Saan-Pasek

 JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengungkapkan perombakan posisi kepemimpinan fraksi PD di DPR mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pencopotan Saan Mustopa dan Gede Pasek Suardika merupakan bentuk sanksi karena dianggap tidak loyal terhadap partai.

"Ini juga atas sepengetahuan Ketua Umum. Ini kan memang untuk penyegaran di internal," kata Syarief di Jakarta, Rabu, (18/9).

Di DPR, Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf mengumumkan pencopotan Saan sebagai sekretaris fraksi PD. Saan digantikan oleh Teukeu Riefki Harsa. Sementara jabatan Pasek selaku ketua Komisi III DPR diisi oleh Ruhut Sitompul.

Syarief menjelaskan PD memutuskan menghukum Saan dan Pasek karena diragukan loyalitasnya. Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya pada deklarasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukan mantan ketua umum PD, Anas Urbaningrum.

"Ini kan menyangkut loyalitas terhadap partai," kata Syarief.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu menjelaskan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi, DPP Demokrat sudah mempelajari rekam jejak keduanya.

"Bukan cuma menghadiri kita kan sudah pelajari recordnya selama ini. Pokoknya kita menegakkan kedisplinan," katanya.

Menurut Syarief, selain memberikan sanksi, tujuan perombakan di fraksi PD DPR ini juga untuk penyegaran. (flo/awa/jpnn)