Latest Post
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan
Dituding Korupsi, Anggota DPRD Bilang Pembunuhan Karakter
Written By Unknown on Selasa, 15 Oktober 2013 | 08.49
KEFAMENANU, KOMPAS.com - Anggota DPRD Timor Tengah
Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Carlos Sonbay membantah tuduhan
korupsi yang dialamatkan padanya dan menganggap tuduhan itu sebagai
upaya pembunuhan karakter.
“Tidak ada korupsi karena perusahaan pendistribusian pupuk itu milik saya. Semua dokumennya lengkap. Itu prosesnya sudah ditangani Polres TTU. Saya menjual pupuk itu, karena punya izin resmi sebagai pengecer,” tegas Carlos kepada Kompas.com, Selasa, (15/10/2013).
“Pernyataan di media bahwa saya lakukan korupsi itu adalah pembunuhan karakter buat saya sehingga saya tidak suka itu,” sambung Carlos, menjawab tuduhan
Carlos memaparkan, pada Juni lalu izin dari Gubernur NTT untuk meriksanya sudah turun. Dan pihak Polres TTU pun sudah memeriksanya sebagai saksi. Dia menambahkan, dia sudah menunjukkan semua dokumen asli yang diminta polisi. Carlos menegaskan, semuanya sudah selesai.
”Semuanya sudah ditangani polisi kok. Kalau misalkan saya membuat kesalahan, yang menindak saya itu Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Saya punya Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) juga jelas dan dimuat di dalam peraturan Menteri Perdagangan," kata dia.
“Kalau saya salah menjalankan itu dengan menjual bukan kepada petani atau harganya di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka saya akan dikenakan teguran dan itu prosedurnya ada,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, NTT, menyesalkan tertahannya surat izin Gubernur NTT untuk pemeriksaan seorang anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Polda TTU.
Direktur Lakmas Cendana Wangi, Viktor Manbait, SH, Sabtu (12/10/2013) mengatakan surat izin tersebut telah dikeluarkan Gubernur sejak 7 Juni 2013 lalu. “Surat ini sudah lama dikirim ke Polda NTT, tetapi pihak Polda hanya simpan saja dan tidak diteruskan ke Polres untuk pemeriksaan Carlos dalam kaitannya dengan kasus korupsi pupuk di TTU,” ujar Viktor. Dia berharap Polda NTT dan Polres TTU lebih serius menuntaskan kasus ini.
Pada kesempatan terpisah, Kapolres TTU AKBP I Gede Mega Suparwitha mengatakan, kasus pengangkutan 100 karung pupuk bersubsidi tanpa dokumen sah yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten TTU, sebenarnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kefamenanu. Namun berkas kasus itu dikembalikan kek kepolisian untuk diperbaiki.
Suparwitha menambahkan, untuk pemeriksaan CS pun, Polres TTU masih menunggu izin Gubernur NTT. “Sekarang tergantung izin dari Gubernur, kalau sudah turun maka kita langsung periksa dia (CS) dan kapasitasnya sebagai saksi. Lalu kaitannya dengan pendistribusian pupuk itu sebenarnya yang menindak itu adalah pengawas sehingga kita kembalikan ke pengawas apakah akan dicabut ijinnya atau seperti apa bentuk sanksinya,” kata Suparwitha.
Editor : Kistyarini
“Tidak ada korupsi karena perusahaan pendistribusian pupuk itu milik saya. Semua dokumennya lengkap. Itu prosesnya sudah ditangani Polres TTU. Saya menjual pupuk itu, karena punya izin resmi sebagai pengecer,” tegas Carlos kepada Kompas.com, Selasa, (15/10/2013).
“Pernyataan di media bahwa saya lakukan korupsi itu adalah pembunuhan karakter buat saya sehingga saya tidak suka itu,” sambung Carlos, menjawab tuduhan
Carlos memaparkan, pada Juni lalu izin dari Gubernur NTT untuk meriksanya sudah turun. Dan pihak Polres TTU pun sudah memeriksanya sebagai saksi. Dia menambahkan, dia sudah menunjukkan semua dokumen asli yang diminta polisi. Carlos menegaskan, semuanya sudah selesai.
”Semuanya sudah ditangani polisi kok. Kalau misalkan saya membuat kesalahan, yang menindak saya itu Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Saya punya Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) juga jelas dan dimuat di dalam peraturan Menteri Perdagangan," kata dia.
“Kalau saya salah menjalankan itu dengan menjual bukan kepada petani atau harganya di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka saya akan dikenakan teguran dan itu prosedurnya ada,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, NTT, menyesalkan tertahannya surat izin Gubernur NTT untuk pemeriksaan seorang anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Polda TTU.
Direktur Lakmas Cendana Wangi, Viktor Manbait, SH, Sabtu (12/10/2013) mengatakan surat izin tersebut telah dikeluarkan Gubernur sejak 7 Juni 2013 lalu. “Surat ini sudah lama dikirim ke Polda NTT, tetapi pihak Polda hanya simpan saja dan tidak diteruskan ke Polres untuk pemeriksaan Carlos dalam kaitannya dengan kasus korupsi pupuk di TTU,” ujar Viktor. Dia berharap Polda NTT dan Polres TTU lebih serius menuntaskan kasus ini.
Pada kesempatan terpisah, Kapolres TTU AKBP I Gede Mega Suparwitha mengatakan, kasus pengangkutan 100 karung pupuk bersubsidi tanpa dokumen sah yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten TTU, sebenarnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kefamenanu. Namun berkas kasus itu dikembalikan kek kepolisian untuk diperbaiki.
Suparwitha menambahkan, untuk pemeriksaan CS pun, Polres TTU masih menunggu izin Gubernur NTT. “Sekarang tergantung izin dari Gubernur, kalau sudah turun maka kita langsung periksa dia (CS) dan kapasitasnya sebagai saksi. Lalu kaitannya dengan pendistribusian pupuk itu sebenarnya yang menindak itu adalah pengawas sehingga kita kembalikan ke pengawas apakah akan dicabut ijinnya atau seperti apa bentuk sanksinya,” kata Suparwitha.
Editor : Kistyarini
KPK diminta bongkar korupsi perkebunan di Sumsel
Palembang (ANTARA
News) - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sumatera Selatan meminta
Komisi Pemberantasan Korupsi mulai membongkar indikasi korupsi
pengelolaan perusahaan perkebunan badan usaha milik negara dan swasta
yang beroperasi di provinsi setempat.
"Selain itu juga KPK diminta membongkar dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna usaha (HGU) perkebunaan terutama yang berada di lokasi bersengketa dengan masyarakat atau petani," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat di Palembag, Senin.
Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar dengan KPK untuk segera mengembangkan target pemberantasan kasus korupsi dan suap di sektor perkebunan.
Indikasi dugaan korupsi dan suap di sektor perkebunan sangat jelas, karena bagaimana mungkin perusahaan perkebunan milik pemerintah melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku yang dihasilkan dari lahan di luar luasan HGU resmi milik perusahaan.
Begitu juga ada lahan perusahaan perkebunan yang sedang bersengketa dengan masyarakat memperoleh sertifikat HGU, serta dugaan manipulasi pembayaran pajak.
Indikasi dugaan korupsi dan suap dalam kegiatan pengelolaan perkebunaan serta pengurusan sertifikat HGU, perlu ditindak lanjuti sehingga tidak semakin merugikan negara dan masyarakat, katanya.
Sebelumnya aktivis Walhi Sumsel Hadi Jatmiko mengatakan, dia bersama aktivis lainnya tim Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penyelidikan sejumlah perusahaan perkebunan milik pemerintah dan swasta di daerah ini.
Berdasarkan penyelidikan aktivis lingkungan dan tim ICW, ditemukan beberapa pola korupsi yang berpotensi dilakukan oleh pengelola perusahaan perkebunan milik negara dan swasta yang beroperasional di Sumsel.
Pola korupsi dilakukan pengelola perusahaan perkebunan mulai dari proses pengurusan perizinan hingga hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak, kata Hadi.
Sementara Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho ketika melakukan koordinasi dengan aktivis Walhi pada Mei 2013 menjelaskan sedikitnya ada 22 perusahaan perkebunan milik negara dan swasta di sejumlah provinsi di Tanah Air termasuk di Sumsel terindikasi korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp9,8 triliun.
Melihat besarnya kerugian negara dari indikasi korupsi di perusahaan perkebunan itu, pihanya mengharapkan temuan tim ICW tersebut mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tindak pidana korupsi dan praktik suap yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakatan secara luas, ujar Emerson.
"Selain itu juga KPK diminta membongkar dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna usaha (HGU) perkebunaan terutama yang berada di lokasi bersengketa dengan masyarakat atau petani," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat di Palembag, Senin.
Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar dengan KPK untuk segera mengembangkan target pemberantasan kasus korupsi dan suap di sektor perkebunan.
Indikasi dugaan korupsi dan suap di sektor perkebunan sangat jelas, karena bagaimana mungkin perusahaan perkebunan milik pemerintah melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku yang dihasilkan dari lahan di luar luasan HGU resmi milik perusahaan.
Begitu juga ada lahan perusahaan perkebunan yang sedang bersengketa dengan masyarakat memperoleh sertifikat HGU, serta dugaan manipulasi pembayaran pajak.
Indikasi dugaan korupsi dan suap dalam kegiatan pengelolaan perkebunaan serta pengurusan sertifikat HGU, perlu ditindak lanjuti sehingga tidak semakin merugikan negara dan masyarakat, katanya.
Sebelumnya aktivis Walhi Sumsel Hadi Jatmiko mengatakan, dia bersama aktivis lainnya tim Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penyelidikan sejumlah perusahaan perkebunan milik pemerintah dan swasta di daerah ini.
Berdasarkan penyelidikan aktivis lingkungan dan tim ICW, ditemukan beberapa pola korupsi yang berpotensi dilakukan oleh pengelola perusahaan perkebunan milik negara dan swasta yang beroperasional di Sumsel.
Pola korupsi dilakukan pengelola perusahaan perkebunan mulai dari proses pengurusan perizinan hingga hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak, kata Hadi.
Sementara Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho ketika melakukan koordinasi dengan aktivis Walhi pada Mei 2013 menjelaskan sedikitnya ada 22 perusahaan perkebunan milik negara dan swasta di sejumlah provinsi di Tanah Air termasuk di Sumsel terindikasi korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp9,8 triliun.
Melihat besarnya kerugian negara dari indikasi korupsi di perusahaan perkebunan itu, pihanya mengharapkan temuan tim ICW tersebut mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tindak pidana korupsi dan praktik suap yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakatan secara luas, ujar Emerson.
Editor: Tasrief Tarmizi
