Bali Mine Dapat Surat Cinta

 Teror senapan regu tembak terus mengintai duo pentolan Bali Nine, Andrew Chan Myu Sukumaran. Perasaan mencekam yang mungkin dirasakan Andrew dan Myu, menyita perhatian rekan-rekannya sesama Bali Nine.

Scott Rush (29 tahun), salah satu anggota Bali Nine yang juga awalnya divonis hukuman mati, terus memberi semangat kepada dua rekannya. Ia menyampaikan pesan, agar kedua rekannya itu tabah menerima kenyataan.

"Saya berdoa untuk Myuran dan Andrew terpidana mati lainnya. Hingga hari ini, tidak ada belas kasihan yang ditunjukkan. Saya mengirim cinta dan doa untuk keluarga dan orang yang dicintainya. Semoga Tuhan memberkati mereka semua,".
Pesan itu disampaikan Scott Rush, melalui temannya, seperti dikutip news.com.au, Jumat (6/3).

Scott Rush awalnya divonis hukuman mati, namun akhirnya hukuman diturunkan menjadi penjara seumur hidup. Kendati demikian, ia sendiri pun berharap semaksimal mungkin, masa tahanan dirinya berkurang menjadi 20 tahun. Rush mendekam di lapas Karangasem, Bali.

Rush, salah satu kurir dari jaringan Bali Nine, berasal dari pinggiran Brisbane. Rush dilaporkan telah pulih dari kecanduan narkoba dan juga telah meminang kekasihnya yang juga bankir di London, Nikki Butler. Sumber

Kontras Mendesak Presiden Membatalkan Hukuman Mati

 Rencana eksekusi mati terpidana narkoba terus menuai kritik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mendesak agar Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan pembatalan hukuman mati.

Menurut Haris, satu-satunya cara pembatalan eksekusi mati itu kini ada di tangan Jokowi. Pasalnya, kabar terakhir santer menyebut eksekusi mati itu hanya tinggal menunggu waktu.

"Semua ada di tangan Jokowi. Pembatalan itu bisa terwujud bergantung pada kemauan dan niat dari sang kepala negara," ujar Haris kepada CNN Indonesia, Ahad (8/3).

Haris mengatakan eksekusi mati seharusnya bisa dihindari mengingat masih ada pilihan hukuman lain yang bisa dipilih. Setidaknya, kata Haris, hukumam tidak berupa pencabutan nyawa.

"Ini tentunya bukan hanya menjadi perhatian domestik. Dunia internasional juga menyakikan kita, sebab ini menyangkut hak asasi manusia," ujar Haris.

Sepuluh terpidana mati sedianya akan dieksekusi dalam waktu dekat, telah berada di Nusakambangan. Tiga di antaranya berada di LP Besi, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia, serta Raheem Agbaje Salami asal Nigeria.

Sementara itu Serge Areski Atlaoui asal Prancis, Rodrigo Gularte asal Brasil, dan Zainal Abidin warga Indonesia, berada di LP Pasir Putih. Tiga lainnya yakni Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa dan Okwudili Oyatanze asal Nigeria, serta Martin Anderson alias Belo asal Ghana.

Terpidana mati kasus narkotika asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso (30) hingga saat ini belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan. Mary masih mendekam di lapas asalnya, Lapas Wirogunan Yogyakarta. (ags)

Kisruh APBD Siluman Berlanjut

Mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 5 Maret 2015 menemui jalan buntu. "Hasilnya deadlock," kata Prabowo Soenirman, anggota DPRD Jakarta.

Ahok menilai ada "dana siluman" sebesar Rp 12 triliun di APBD itu, sedangkan Dewan menuding Ahok memakai dokumen APBD yang berbeda. Masalahnya, sebelum mediasi terjadi, Ahok sudah melaporkan kasus "dana siluman" ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lapor ke KPK

Ahok mendatangi kantor KPK pada Jumat, 27 Februari 2015. Dengan membawa sejumlah dokumen Ahok melaporkan adanya indikasi penyelewengan penggunaan APBD DKI sejak 2012 hingga 2014 yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah. Hal itu juga menyangkut kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS). "Kami kecolongan di 55 sekolah. Kepala sekolah pun kaget karena tidak pernah memesan UPS," ujar Ahok.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, menyatakan akan melakukan verifikasi data. KPK juga akan menggali info lebih mendalam di lapangan. "Belum dapat kami simpulkan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak," ujarnya pada akhir Februari lalu.

Polisi Mulai Selidiki Juga

Entah siapa yang melaporkan, kasus UPS ini kini juga ditangani Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kepolisian mulai bergerak menyelidiki kasus ini pada 28 Februari 2015 atas dasar pengaduan masyarakat. Penyidik bahkan telah memeriksa 12 saksi, termasuk mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Dikmen Jakarta Barat Alex Usman dan mantan Kepala Sudin Dikmen Jakarta Pusat Zaenal Soelaiman.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan nanti saksi-saksi lain yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ini akan diperiksa. "Termasuk para pemenang tendernya," ujarnya. Setidaknya, menurut dia, ada sekitar 40 perusahaan pemenang tender pengadaan UPS ini.

Siapa yang Lebih Berwenang?

Baik KPK maupun polisi sama-sama menyatakan berhak menyelidiki kasus ini. Lantas, siapa lembaga yang paling berwenang dalam menangani kasus ini?

KPK dengan tegas menyatakan tak terpengaruh dengan penyelidikan yang sedang dilakukan Polda Metro Jaya, karena yang dilaporkan Ahok bukan hanya pengadaan UPS, tapi dugaan penyelewengan APBD DKI. "Yang dilaporkan Pak Ahok ke KPK itu penggunaan APBD 2012-2014, jadi bukan hanya UPS, yang memang menjadi bagian kecil dari yang dilaporkan itu," kata Johan Budi pada Kamis, 5 Maret 2015.

Diserahkan Kemana Sebaiknya?

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Andi Hamzah, mengatakan KPK lebih berwenang menangani kasus ini bila dibandingkan dengan kepolisian, karena KPK lebih dulu menerima laporan dari Ahok. "Tak bisa lagi ditangani polisi. KPK sudah duluan," kata Andi saat dihubungi, Kamis, 5 Maret 2015.

Tak hanya itu, kata Andi, KPK lebih berwenang menangani kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 1 miliar, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK. Sedangkan nilai total anggaran siluman itu, menurut Ahok, mencapai Rp 105,876 miliar.

"Kepolisian seharusnya menyerahkan penanganan kasus ini ke KPK saja. Apalagi, Ahok sendiri yang melaporkan langsung ke sana," kata Andi. "Ke kepolisian kan tak ada yang melaporkan."

Menurut Andi, undang-undang juga membolehkan KPK mengambil alih kasus yang sedang ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta soal APBD Jakarta 2015 tak tuntas juga.
Sumber

Pilkada tidak langsung dapat akhiri politik dinasti

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengemukakan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih melalui DPRD dapat mengakhiri politik dinasti.

"Pemerintah memang mengusulkan dipilih saja secara tidak langsung yaitu dipilih DPRD. Kalau dipilih DPRD politik dinasti dapat diakhiri," jelas Djohermansyah di Jakarta, Rabu.

Hal ini disebabkan karena pemilihan melalui DPRD, membuat penganut politik dinasti tidak dapat lagi mengusung kerabat atau sanak sodaranya karena pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Menurut Djohermansyah, ini erat kaitannya dengan cara memilih yang langsung, yang memerlukan `popular vote` atau suara yang populer.

"Kalau melalui DPRD, maka dukungannya itu ya DPRD," tambah dia.

Lebih lanjut Djohermansyah menjelaskan perihal politik berbiaya tinggi yang dilakukan oleh para kandidat.

Djohermansyah mengungkapkan bahwa dana tersebut bisa didapatkan oleh para kandidat melalui pihak-pihak yang memberikan dukungan, namum kemudian pihak-pihak ini mengharapkan balas jasa berupa pelolosan proyek-proyek dan aneka izin.

"Akibatnya kepala daerah yang dipilih secara langsung itu kena proses hukum kena kasus korupsi," ungkap Djohermansyah.

Selanjutnya Djohermanyah memberikan data bahwa terdapat 309 Kepala Daerah yang sudah terkena proses hukum, dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Ini bahaya pilkada langsung. Lebih banyak mudharat daripada manfaat," imbuh Djohermansyah.
(M048/R010)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Dituding Korupsi, Anggota DPRD Bilang Pembunuhan Karakter

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Carlos Sonbay membantah tuduhan korupsi yang dialamatkan padanya dan menganggap tuduhan itu sebagai upaya pembunuhan karakter.

“Tidak ada korupsi karena perusahaan pendistribusian pupuk itu milik saya. Semua dokumennya lengkap. Itu prosesnya sudah ditangani Polres TTU. Saya menjual pupuk itu, karena punya izin resmi sebagai pengecer,” tegas Carlos kepada Kompas.com, Selasa, (15/10/2013).

“Pernyataan di media bahwa saya lakukan korupsi itu adalah pembunuhan karakter buat saya sehingga saya tidak suka itu,” sambung Carlos, menjawab tuduhan 

Carlos memaparkan, pada Juni lalu izin dari Gubernur NTT untuk meriksanya sudah turun. Dan pihak Polres TTU pun sudah memeriksanya sebagai saksi. Dia menambahkan, dia sudah menunjukkan semua dokumen asli yang diminta polisi. Carlos menegaskan, semuanya sudah selesai.

”Semuanya sudah ditangani polisi kok. Kalau misalkan saya membuat kesalahan, yang menindak saya itu Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Saya punya Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) juga jelas dan dimuat di dalam peraturan Menteri Perdagangan," kata dia.

“Kalau saya salah menjalankan itu dengan menjual bukan kepada petani atau harganya di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka saya akan dikenakan teguran dan itu prosedurnya ada,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, NTT, menyesalkan tertahannya surat izin Gubernur NTT untuk pemeriksaan seorang anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Polda TTU.

Direktur Lakmas Cendana Wangi, Viktor Manbait, SH, Sabtu (12/10/2013) mengatakan surat izin tersebut telah dikeluarkan Gubernur sejak 7 Juni 2013 lalu. “Surat ini sudah lama dikirim ke Polda NTT, tetapi pihak Polda hanya simpan saja dan tidak diteruskan ke Polres untuk pemeriksaan Carlos dalam kaitannya dengan kasus korupsi pupuk di TTU,” ujar Viktor. Dia berharap Polda NTT dan Polres TTU lebih serius menuntaskan kasus ini.

Pada kesempatan terpisah, Kapolres TTU AKBP I Gede Mega Suparwitha mengatakan, kasus pengangkutan 100 karung pupuk bersubsidi tanpa dokumen sah yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten TTU, sebenarnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kefamenanu. Namun berkas kasus itu dikembalikan kek kepolisian untuk diperbaiki.

Suparwitha menambahkan, untuk pemeriksaan CS pun, Polres TTU masih menunggu izin Gubernur NTT. “Sekarang tergantung izin dari Gubernur, kalau sudah turun maka kita langsung periksa dia (CS) dan kapasitasnya sebagai saksi. Lalu kaitannya dengan pendistribusian pupuk itu sebenarnya yang menindak itu adalah pengawas sehingga kita kembalikan ke pengawas apakah akan dicabut ijinnya atau seperti apa bentuk sanksinya,” kata Suparwitha.
Editor : Kistyarini

KPK diminta bongkar korupsi perkebunan di Sumsel

Palembang (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sumatera Selatan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mulai membongkar indikasi korupsi pengelolaan perusahaan perkebunan badan usaha milik negara dan swasta yang beroperasi di provinsi setempat.

"Selain itu juga KPK diminta membongkar dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna usaha (HGU) perkebunaan terutama yang berada di lokasi bersengketa dengan masyarakat atau petani," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat di Palembag, Senin.

Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar dengan KPK untuk segera mengembangkan target pemberantasan kasus korupsi dan suap di sektor perkebunan.

Indikasi dugaan korupsi dan suap di sektor perkebunan sangat jelas, karena bagaimana mungkin perusahaan perkebunan milik pemerintah melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku yang dihasilkan dari lahan di luar luasan HGU resmi milik perusahaan.

Begitu juga ada lahan perusahaan perkebunan yang sedang bersengketa dengan masyarakat memperoleh sertifikat HGU, serta dugaan manipulasi pembayaran pajak.

Indikasi dugaan korupsi dan suap dalam kegiatan pengelolaan perkebunaan serta pengurusan sertifikat HGU, perlu ditindak lanjuti sehingga tidak semakin merugikan negara dan masyarakat, katanya.

Sebelumnya aktivis Walhi Sumsel Hadi Jatmiko mengatakan, dia bersama aktivis lainnya tim Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penyelidikan sejumlah perusahaan perkebunan milik pemerintah dan swasta di daerah ini.

Berdasarkan penyelidikan aktivis lingkungan dan tim ICW, ditemukan beberapa pola korupsi yang berpotensi dilakukan oleh pengelola perusahaan perkebunan milik negara dan swasta yang beroperasional di Sumsel.

Pola korupsi dilakukan pengelola perusahaan perkebunan mulai dari proses pengurusan perizinan hingga hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak, kata Hadi.

Sementara Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho ketika melakukan koordinasi dengan aktivis Walhi pada Mei 2013 menjelaskan sedikitnya ada 22 perusahaan perkebunan milik negara dan swasta di sejumlah provinsi di Tanah Air termasuk di Sumsel terindikasi korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp9,8 triliun.

Melihat besarnya kerugian negara dari indikasi korupsi di perusahaan perkebunan itu, pihanya mengharapkan temuan tim ICW tersebut mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindak pidana korupsi dan praktik suap yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakatan secara luas, ujar Emerson.

Editor: Tasrief Tarmizi

Indra Syafri: Keyakinan Itu Penting

TEMPO.CO , Jakarta - Indra Sjafri tidak pernah bosan menekankan kepada anak asuh untuk selalu bersikap optimistis menghadapi setiap lawan-lawannya. Menurut Indra, kemenangan melawan juara bertahan Korea Selatan tidak lepas dari keyakinan para pemain.

“Tiga hari sebelum tanding, saya minta kasih tahu ke tim Korea Selatan kalau tanggal 12 kami akan kalahkan mereka,” ucap Indra ketika ditemui di Hotel Sultan Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2013. Tidak hanya itu, salah satu keyakinan yang Indra tanamkan kepada Evan Dimas ialah keberanian untuk bertanding.

Kepada Evan ia mengatakan ada dua hal yang tidak boleh dilawan, yaitu orang tua dan Tuhan dan ada satu yang tidak bisa dikalahkan, yaitu Tuhan. Menurut Indra, sikap itu bukanlah bentuk kesombongan tapi bentuk kepercayaan diri tim.

Namun keyakinan harus juga diikuti oleh kerja keras tim. Indra mengatakan untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia setidaknya harus ada tiga hal penting yang mesti dimiliki, yaitu materi pemain yang bagus, pelatih berkualitas, dan manajemen yang bagus.

Indra menyatakan saat ini tim Garuda Jaya sudah memiliki tim official yang bagus dan lengkap. Hal itu ditunjukkan dengan adanya terapis, ahli gizi, dan tim analis. Bahkan Indra ingin mengajukan pelatih teknis di tiap lini. “Jadi nanti di depan, tengah, dan belakang ada yang menangani. Dan saya akan pilih orang Indonesia,” kata dia.

ADITYA BUDIMAN

Jelang Piala Asia Indonesia 1-1 Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Tim nasional sepak bola Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Cina dalam pertandingan kualifikasi Grup C Piala Asia 2015 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2013.

Gol Cina dicetak oleh gelandang Cina, Wu Xi di menit ke-35. Wu xi, mengeksekusi umpan dari dalam kotak penalti, memanfaatkan ruang yang kosong dan sukses menjebloskan bola ke gawang I Made Irawan.

Pada babak pertama, Cina memang bermain agresif dan tampak mengendalikan permainan sejak awal pertandingan. Namun, umpan satu-duanya masih bisa dipatahkan benteng pertahanan Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia masih belum bisa memanfaatkan kesempatan menyerang setelah mereka beberapa kali bisa berhasil keluar dari tekanan Cina.

Pada babak kedua, Indonesia yang terus membangun serangan beberapa kali menghasilkan peluang gol. Pada menit ke-49, Titus Bonai membahayakan gawang Cina dengan menyambut tendangan pojok, tapi sundulannya yang terarah masih bisa ditepis kiper.

Beberapa tendangan langsung coba dilakukan oleh Raphael Maitimo, Boaz, dan Vendri Mofu. Namun, semuanya masih gagal karena melebar atau terlalu tinggi di atas mistar gawang.

Sebaliknya, Cina hampir menambah keunggulan dengan tendangan keras Feng Xiaoting pada menit ke-60. Tapi, tendangannya masih membentur mistar gawang I Made Irawan.

Serangan demi serangan yang dibangun Indonesia pada babak kedua akhirnya menuai hasil pada menit ke-68. Berawal dari aksi curi bola Ruben Sanadi yang kemudian bergerak cepat ke depan. Kerjasama satu dua dengan Ahmad Bustomi melalui umpan tarik sundulannya berhasil diselesaikan Boaz dengan tendangan keras melambung yang tidak bisa diantisipasi kiper Zeng Cheng. Indonesia menyamakan kedudukan 1-1.

Indonesia hampir menambah keungguan di menit ke-81. Namun, kerjasama Ruben dan Tibo belum berhasil. Tendangan Ruben masih terlalu tinggi di atas mistar gawang.

Di menit-menit terakhir, kedua tim sama-sama makin agresif dengan terus-menerus membahayakan gawang lawan. Belum satu pun dari peluang itu bisa dimanfaatkan dengan baik.

Pada tiga menit menjelang pertandingan berakhir, Indonesia hampir unggul. Umpan panjang dari lini belakang yang langsung ke depan belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Greg Nwokolo dan Boaz Solossa. Tendangan Greg masih bisa ditepis Zeng Cheng.

DPRD Jakarta Dukung Jokowi Protes Boediono

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Selamat Nurdin mendukung sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melayangkan surat kepada Wakil Presiden Boediono.

Surat tersebut berisi keberatan Jokowi -sapaan akrab Joko Widodo- dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai mobil murah. "Sudah benar itu. Jokowi kirim surat," kata Selamat ketika dihubungi Tempo, pada 19 September 2013.

Selamat juga menanggapi pernyataan Boediono yang disampaikan melalui juru bicara Boediono, Yopie Hidayat, yang menyatakan bahwa program mobil murah tidak bertentangan dengan 17 langkah mengatasi kemacetan yang pernah digadangkan Boediono.(Baca : Ini Curhat Jokowi ke Boediono Soal Mobil Murah)

Selamat mengatakan bahwa program mobil murah tersebut bertentangan dengan 17 langkah tersebut. "Itu memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam mengatasi kemacetan," kata Selamat.

Selamat juga menyarankan kepada Jokowi agar bersama-sama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta merumuskan aturan-aturan baru yang akan membatasi peredaran mobil murah di Jakarta, selain hanya berkirim surat kepada Boediono. Saran yang disampaikan Selamat, yaitu penerapan pajak yang tinggi bagi mobil murah untuk wilayah Jakarta dan menggandeng kota-kota yang berdampingan, yaitu Tangerang, Depok, dan Bekasi agar menolak aturan mobil murah tersebut.

"Jika perlu bikin Pergub, pajak mobil murah di Jakarta 3 kali lipat dari pajak di daerah lain. Itu nantinya akan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta," kata Selamat.

Senada dengan Selamat, anggota Komisi Perekonomian DPRD Jakarta dari partai Gerindra, S. Andyka mengatakan bahwa sebaiknya aturan pemerintahan pusat tentang mobil murah melihat kondisi infrastruktur jalan dan tingkat kemacetan pada daerah atau kota.

Menurut Andyka, aturan mobil murah tersebut seyogyanya tidak diterapkan di Jakarta. Karena tingkat kemacetan sudah parah dan pertumbuhan jalan di Jakarta tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan, sekitar 1 banding 10. Meskipun Andyka tidak memungkiri bahwa membeli mobil murah merupakan hak masyarakat.

Andyka menyarankan agar pemerintahan DKI Jakarta memperbaiki moda transportasi publik agar lebih nyaman, aman dan terjangkau agar masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. "Harus dibatasilah mobil murah," kata Andyka.

Mengenai pernyataan Boediono melalui juru bicaranya, Andyka mengatakan bukan kapasitas juru bicara untuk menyatakan pernyataan tersebut. "Pernyataan harus berdasarkan kajian. DPRD telah melakukan kajian," kata Andyka.

Andyka menyarankan, program mobil murah hanya untuk daerah atau kota yang tingkat kemacetannya rendah dan perbandingan pertumbuhan jalan dengan pertumbuhan kendaraan berimbang.

RIZKI PUSPITA SARI

Ketika Miss World Tak Berbahasa Inggris

TEMPO.CO, Gianyar--Tidak semua kontestan Miss World 2013 mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Bahkan ada pula di antaranya yang benar-benar tidak bisa berbicara dengan bahasa internasional itu.

Para penerjemah mereka tentunya tidak dapat selalu berada di sampingnya di semua acara untuk membantu beberapa kontestan ini berbicara kepada awak media yang ingin menggali informasi tentang mereka. Berbagai ekspresi langsung ditampilkan oleh para wakil negara ini ketika didatangi awak media untuk berbicara.

"Sorry I can not speak English," kata Miss Turki, Ruveyda Oksuz kepada Tempo di Bali Safari, Gianyar beberapa waktu lalu. Tempo baru menyapanya untuk mengajak berbicara tentang apa yang ia rasakan selama di taman satwa itu. Setelah mengatakan ketidakmampuannya berbicara bahasa Inggris, Ruveyda langsung pergi dan menghindar dari awak media.

Hal itu pula terjadi pada salah kontestan berkulit gelap. Ketika Tempo menanyakan asal negaranya, gadis itu langsung menjawab "No English," katanya yang juga langsung menghindar. Padahal, ada hal unik tentang wanita ini yang terlihat sedang memakai sepatu dengan motif mirip batik.

Ada pula kontestan yang berusaha dengan sangat keras berbicara bahasa Inggris, Miss Jepang, Michiko Tanaka salah satunya. Caranya berbicara bahasa Inggris masih sangat tertatih. Beberapa kali, kontestan di sampingnya membantu gadis ini mengakhiri kalimatnya karena terlalu lama merangkai kata. Walau cukup lama ia mencari kata yang tepat untuk mengungkapkan maksudnya tentang Pura Besakih yang sempat ia kunjungi, terlihat sekali gadis yang saat itu menggunakan gaun berwarna merah ini ingin berbicara kepada awak media yang menghampirinya.

Rasa ingin dekat kepada awak media pun ditunjukkan Miss Ekuador, Laritza Parraga. Gadis yang saat itu memakai topi ini juga tidak bisa sama sekali berbicara bahasa Inggris. Namun ia sangat akrab kepada awak media yang menghampirinya. Gadis cantik ini mau meladeni semua orang yang ingin berfoto dengannya. Ia bahkan meminta para wartawan dengan arahan terbatas untuk melambai gembira di depan kamera yang sudah ia nyalakan tombol videonya. "Ekuadoooor," katanya mengajak semua wartawan di sekelilingnya untuk berteriak bersama memanggil nama negaranya.

Tapi ada kejadian lucu antara Laritza dan wartawan setelah acara video dan berfoto itu. Setelah sama sama bergembira dan berfoto, para awak media rupanya tetap ingin mewawancarai gadis cantik ini. "Where is your translater?," kata seorang pewarta bertanya keberadaan penerjemahnya.

Tanpa menjawab dan tetap bermuka datar, Laritza hanya melihat muka si wartawan yang bertanya. Kembali si wartawan itu bertanya 'dimana penerjemahmu?' Hingga tiga kali dengan ekspresi tingkat tinggi dan gerakan tangan untuk menunjang perkataannya.

Namun Laritza tetap tidak bergerak memanggil penerjemahnya. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, ia malah bertingkah lucu dengan memainkan lidah di mulutnya "bla bla bla bla," katanya seakan mencontoh gerakan bibir wartawan yang bertanya ke arahnya. Sontak wartawan yang menunggu jawabannya langsung tertawa terbahak bahak.

Akhirnya, si wartawan mengatakan "Tatania, Tatania?" kata si wartawan. Ternyata si wartawan itu pernah melihat Laritza memanggil penerjemahnya dengan sebutan Tatania. Barulah gadis berambut cokelat itu mengerti dan akhirnya memanggil penerjemahnya untuk membantunya berbicara dengan wartawan. Wawancara dengan susah payah itu pun akhirnya bisa dilakukan dengan baik setelah Laritza didampingi sang penerjemah.

Hadiri Deklarasi Ormas Anas | SBY Restui Copot Saan-Pasek

 JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengungkapkan perombakan posisi kepemimpinan fraksi PD di DPR mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pencopotan Saan Mustopa dan Gede Pasek Suardika merupakan bentuk sanksi karena dianggap tidak loyal terhadap partai.

"Ini juga atas sepengetahuan Ketua Umum. Ini kan memang untuk penyegaran di internal," kata Syarief di Jakarta, Rabu, (18/9).

Di DPR, Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf mengumumkan pencopotan Saan sebagai sekretaris fraksi PD. Saan digantikan oleh Teukeu Riefki Harsa. Sementara jabatan Pasek selaku ketua Komisi III DPR diisi oleh Ruhut Sitompul.

Syarief menjelaskan PD memutuskan menghukum Saan dan Pasek karena diragukan loyalitasnya. Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya pada deklarasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukan mantan ketua umum PD, Anas Urbaningrum.

"Ini kan menyangkut loyalitas terhadap partai," kata Syarief.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu menjelaskan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi, DPP Demokrat sudah mempelajari rekam jejak keduanya.

"Bukan cuma menghadiri kita kan sudah pelajari recordnya selama ini. Pokoknya kita menegakkan kedisplinan," katanya.

Menurut Syarief, selain memberikan sanksi, tujuan perombakan di fraksi PD DPR ini juga untuk penyegaran. (flo/awa/jpnn)